Elemen Sipil Kecam Arogansi Kabid Cipta Karya
Rabu, 14 Februari 2018
Berita dengan dengan judul, Konsultan Kecewa, Gambar Rencana Gedung PPKS Simeulue tak dibayar, yang tertulis diparagraf akhir, memunculkan ancaman.
Simak saja kutipan yang dilansir Lintas Atjeh. com. “Masalahnyo bek kah beritakan boeh, meunyo kah beritakan enteuk loen lheet kah. (Masalah ini jangan diberitakan ya, nanti saya kejar kamu).
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Simeulue, Rahmad menilai. Sikap arogansi Kabid Cipta Karya yang terkesan tak menghormati fungsi jurnalis ini, telah memantik reaksi sejumlah kalangan termasuk pers sendiri. Menurutnya, ancaman bisa memicu polemik. Itu sebabnya ia, meminta sang kabid menyampaikan permintaan maaf.
“Kita sesalkan sikap kasar pejabat Dinas PU itu, kami berharap yang bersangkutan dapat meminta maaf pada dua pewarta yang diancam tadi. Jika permintaan maaf tak dilakukan, secara kelembagaan kami akan kawal persoalan ini hingga ke ranah hukum,” ujar Rahmad kepada MODUSACEH.CO.
Melalui media ini, Rahmad juga menghimbau pemerintah daerah agar turut serta memberikan pemahaman dilingkungan jajaran SKPK. ”Ingat, sejatinya wartawan itu adalah mitra bukan musuh,” tegas Rahmad.
Tak hanya PWI, Himpunan Wartawan Simeulue (HIWAS) juga menyesalkan prilaku Adi Saputra. Kepada media ini, Ketua HIWAS Ahmadi, mengatakan. Perbuatan ancaman berpotensi menghalangi tugas wartawan, dari aspek hukum jelas menyalahi aturan. Mestinya wartawan dipandang dari peran dan fungsinya. “Wartawan berhak mencari, menggali dan mendapatkan informasi sesuai ketentuan UU Pokok Pers. Jadi kita kecewa dengan sikap Kabid Cipta Karya yang terkesan diluar kepatutan. Semoga Pemkab Simeulue menyikapi dengan menyampaiakn permohoman maaf kepada insan pers, karena yang terusik itu bukan hanya satu atau dua orang tapi profesi,” ucap Ahmadi yang juga anggota AJI, Selasa, 13/2/17.
Disisi lain, reaksi beruntun datang dari elemen sipil, seperti Lembaga Peduli Rakyat Indonesia (LPRI) Perwakilan Simeulue. LSM ini mengecam sikap arogansi Kabid Cipta Karya yang menjurus gaya premanisme. Tindakan pengancaman terhadap wartawan, sambungnya, merupakan perbuatan yang mengarah pidana sesuai UU Pokok Pers No 40 tahun 1999. “Sikap premanisme oknum abdi negara seyogyanya tak harus terjadi. Agar kejadian ini tak terulang lagi di bumi Simeulue, laporkan kasus tersebut lewat proses hukum,” tutur Adi Warsah Ketua LPRI Simeulue dikutip dari LintasAtjeh.com
Tak berhenti disitu, Wakil Ketua Bidang Hubungan Kelembanggaan Komite Nasional Pemuda Indoensia (KNPI) Simeulue Aditywa Warman juga angkat bicara. “Kita sayangkan sikap Kabid Cipta Karya yang mengancam wartawan saat melakukan liputan. Selaku aparatur sipil negara, tak pantas Kabid Cipta Karya bersikap begitu. Baiknya Pak kabid pahami lagi secara utuh pesan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU Pers,“ kata Aditywa.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Simeulue, Ahmaliyah, menyanyangkan. Tuturnya, ia akan mempelajari dan tak menutup kemungkinan memanggil Kabid Cipta Karya. “Sebagai mitra yang sinergi dengan wartawan, kita sangat menyayangkan sikap tak patut seperti itu. Kita akan pelajari dulu. Kalau ternyata benar, sanksi admnistrasi bisa saja terjadi dan yang bersangkutan minta menyampaikan permohonan maaf,” kata Ahmadliyah.
Sementara Kabid Cipta Karya DPU Simeuelue Adi Saputra, membantah melakukan ancaman. Katanya subtansi yang disampaikan saat dikonfirmasi wartawan dikantornya tidak demikian.
“Demi Allah Saya tak bermaksud begitu, karena saya merasa tidak mengancam. Namun kalau memang salah yang minta maaf, bukan hanya kepada Firnalis dan Fauzan tapi kepada seluruh wartawan,” ucap sang Kabid.
Senada dengan itu, ucapan permintaan maaf juga diutarakan Ali Hasmi. “Kalau memang menjadi polemik, selaku pimpinan saya memohon maaf kepada semua teman-teman wartawan, termasuk PWI,” ujar Ali Hasmi.
Sumber : Modus Aceh
